Bank Masih Tagih Cicilan Kredit, Ketua DPD RI Minta OJK Buka Hotline Pengaduan

Home / Ekonomi / Bank Masih Tagih Cicilan Kredit, Ketua DPD RI Minta OJK Buka Hotline Pengaduan
Bank Masih Tagih Cicilan Kredit, Ketua DPD RI Minta OJK Buka Hotline Pengaduan Ketua DPD RI (kiri) bersama Ketua BPK RI Agung Firman. (Foto: Istimewa)
Fokus Berita

TIMESKALBAR, SURABAYA – Kebijakan stimulus perekonomian nasional tentang keringanan kredit perbankan terkait Covid-19 nampaknya masih belum tersosialisasikan dengan baik.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti pada Jumat, (27/3/2020) di Surabaya.

Agung-Firman-2.jpg

“Di lapangan masih banyak yang mengadu ke saya, bahwa pihak bank masih menagih cicilan kredit. Ini tentu harus diperhatikan. Agar semua kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berjalan di seluruh Indonesia,” ungkap La Nyalla.

La Nyalla menyatakan, pemberian stimulus itu baru akan berakhir pada 31 Maret 2020. Maka ia berharap agar dunia usaha dapat benar-benar memanfaatkan kebijakan ini sehingga tidak terlambat dalam mengajukan keringanan atau restrukturisasi kredit.

Terutama bagi usaha di luar sektor yang disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) itu.

“Sektor usaha selain yang ada di POJK sebenarnya bisa juga diajukan, asal dengan self-assessment dari bank, bahwa usaha tersebut memang terdampak Covid-19,” jelas mantan Ketua Umum PSSI itu.

grafis-corona.jpg

Perlu diketahui, sektor usaha yang disebutkan menerima keringanan kredit perbankan adalah sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Namun tidak menutup kemungkinan sektor usaha di luar itu, asalkan benar-benar terdampak Covid-19.

“Nah supaya kebijakan ini dapat terlaksana dan tidak menimbulkan penyimpangan di lapangan, saya berharap OJK membuka ruang komunikasi atau akses bantuan informasi yang mudah diakses oleh sektor dunia usaha. Sehingga kalangan dunia usaha dapat dengan cepat dan tepat memanfaatkan stimulus kebijakan tersebut. Prinsip saya kebijakan tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan,” tegas La Nyalla.

Selain keringanan kredit perbankan, ada 6 skema kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha, terutama usaha skala kecil dan menengah.

Enam skema tersebut adalah penurunan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Di luar itu juga ada skema keringan bagi kreditur perorangan, terhadap pemilik cicilan kendaraan bermotor, perahu nelayan, dan kartu kredit serta perumahan. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com